Kategori
REGIONAL

Buron 11 Tahun, Terpidana Korupsi Kredit Fiktif Di Amankan di Depok

Buron 11 Tahun, Terpidana Korupsi Kredit Fiktif Di Amankan di Depok

Di lansir dari tequila-orendain.com, Tim Kejari Sulawesi Barat dan Kejari Kota Depok menangkap buron kasus pengadaan proyek fiktif Bank BPD Sulawesi Barat, Meryasti Tangke Padang (42). Setelah 11 tahun melakukan pelarian, Meryasti di amankan di kontrakan tempat persembunyinnya, di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sementara ini Meryasti di tempatkan di Kejari Kota Depok untuk kemudian di bawa ke Mamuju Sulawesi Barat.

Di kutip dari IDN Poker APK, “Terpidana kami tangkap yang sebelumnya sempat buron karena melarikan diri di hadapan suaminya,” ujar Kasi Intel Kejari Sulawesi Barat, Irvan Samosir, Jumat (9/4/2021).

1. Walaupun tengah hamil sembilan bulan, Meryasti tetap di bawa ke Sulawesi Barat

Irvan menjelaskan, saat di tangkap Meryasti sedang hamil sembilan bulan. Untuk kesehatan Meryasti, pihaknya akan melakukan penanganan hingga eksekusi hukuman.

“Sedang hamil sembilan bulan, kami tetap melakukan penanganan dan akan membawanya ke Sulawesi Barat,” terang Irvan.

2. Meryasti berada di lokasi persembunyiannya di Kota Depok selama enam bulan

Irvan menjelaskan, selama pelariannya Meryasti kerap berpindah tempat tinggal untuk menghindari hukuman yang akan di terimanya, yakni empat tahun penjara. Meryasti sudah berada di lokasi persembunyiannya di Kota Depok selama enam bulan.

“Ini tersangka ke tujuh yang sudah di tangkap, masih ada tiga tersangka lainnya yang kami kejar,” ucap Irvan.

3. Meryasti mendapatkan uang sebesar Rp1 miliar hasil dari pengadaan proyek fiktif

Irvan menuturkan, sebelumnya Meryasti bersama terpidana lainnya mengajukan pengadaan proyek fiktif ke Bank BPD Sulawesi Barat. Meryasti merupakan pemborong proyek. Setelah uangnya di cairkan, dana tersebut tidak di gunakan untuk pengadaan proyek, sehingga pengajuan tersebut fiktif.

“Kerugian yang di terima mencapai Rp41 miliar yang di bagikan kepada tersangka lainnya,” ucap Irvan.

Irvan menjelaskan, hasil dari pengadaan proyek fiktif, Meryasti mendapatkan uang sebesar Rp1 miliar. Namun dirinya tidak mengetahui uang tersebut masih ada atau tidak.

“Meryasti akan langsung kami eksekusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Irvan.

Kategori
REGIONAL

Rp2,1 Miliar Dana Bansos Untuk Bangun Kebun Melon

Rp2,1 Miliar Dana Bansos Untuk Bangun Kebun Melon

Di lansir dari tequila-orendain.com, Kejaksaan Negeri Purwokerto menetapkan dua tersangka pada kasus penyalaahgunaan dana Jaring Pengaman Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)Republik Indonesia.

Di kutip dari IDN Poker APK, dua tersangka ini menggunakan dana bansos pemulihan ekonomi dampak pandemik COVID-19 untuk membangun green house pertanian buah melon di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah.

1. Kerugian negara di perkirakan sebesar Rp2,150 miliar

Akibat peyelewengan dana bansos ini, negara mengalami kerugian hingga Rp2,150 miliar. Dana ini merupakan bantuan yang semestinya di gunakan 48 kelompok tani Banyumas.

“Tujuan dana ini kan untuk menciptakan lapangan kerja di masyarakat karena pandemik. Tujuanya untuk pengangguran dan setengah pengangguran sehingga mereka punya pekerjaan dengan modal itu,” kata Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan.

Kemenaker mentransfer dana Rp40 juta kepada setiap kelompok tani. Dana ini langsung di berikan kepada kelompok tani melalui rekening BRI yang di buat khusus untuk masing-masing kelompok.

Namun tersangka kemudian meminta dari setiap kelompok persis pada hari pencairan, awal Desember 2020. Tersangka menunggu ketua kelompok di depan bank. Setelah uang di cairkan, tersangka kemudian meminta uang itu dari ketua kelompok tani.

2. Tersangka janjikan bagikan keuntungan kepada kelompok tani

Dari hasil penyidikan, tersangka menggunakan dana itu untuk membangun green house pembudidayaan tanaman melon. Pembangunan green house di serahkan kepada pihak ketiga.

Green house mulai di bangun bulan Januari 2021. Jika sesuai jadwal, bulan Mei 2021 masuk masa tanam. Namun pembangunan berhenti karena kasus ini terbongkar.

Rencananya, setelah green house jadi, tersangka akan menyerahkan kepada pengelola. Kelompok tani akan di berikan persentase sebesar 40 persen dari keuntungan budidaya melon. Sementara pengelola mendapat bagian 60 persen.

“Yang mengelola bukan kelompok tani, yang mengelola sendiri. Petani di beri keuntungan kalau untung. Iya kalau untung, kalau tidak?” ujar dia.

3. Proses hukum dalam tahap pemberkasan tersangka

Alat bukti Kejaksaan juga belum sampai mengungkap jaringan politik kedua tersangka hingga bisa mencairkan bantuan dari Kemennaker. Sebab, kedua tersangka merupakan tenaga ahli seorang politikus Senayan. Ia menyebut proses pengajuan 48 proposal kelompok tani yang di bidani kedua tersangka hingga di setujui dan cair berlangsung normatif.

“Belum ada ke arah situ, dari pembuktian kami belum ada ke arah situ. Itu harus di buktikan dengan alat bukti,” ucapnya.