Kategori
hukum

Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang

damai - Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang

http://tequila-orendain.com/

Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang,Apakah pasal pencurian ringan dalam PERMA 02/2012 juga berlaku dalam pencurian terhadap perkebunan sawit perorangan? Atau ketentuan tersebut dapat diabaikan dan lebih menggunakan pasal dalam UU Perkebunan? Karena sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dalam skala jumlah nominal kurang dari Rp2.500.000,00, akan tetapi pencurian itu dilakukan lebih dari satu kali dan sangat merugikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Konsep Pencurian Ringan
Sebelum kami menjawab pertanyaan Anda, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep pencurian ringan.
Secara ringkas, Pasal 362 jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menerangkan bahwa:
Pasal 362 KUHP
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Pasal 364 KUHP
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP (“PERMA 02/2012”) kemudian menguraikan bahwa:
Pencurian dalam UU Perkebunan
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”) secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan:

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:
  1. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
  2. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
  3. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
  4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.
Pasal 55 huruf d UU Perkebunan

IDN POKER APK

menurut hemat kami, memiliki keserupaan makna dengan tindak pidana pencurian yang datur dalam Pasal 362 KUHP. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 55 huruf d UU Perkebunan kemudan tercantum dalam Pasal 107 UU Perkebunan yang berbunyi:

Setiap Orang secara tidak sah yang:
  1. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
  2. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
  3. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
  4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 55, dpidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Namun demikian, frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan ini dkecualikan bagi masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 55 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dmaksud tidak dmaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dmaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.
Ketentuan yang Berlaku

IDN POKER APK

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terdapat perbedaan  antara PERMA 02/2012 dan UU Perkebunan mengenai tindak pidana pencurian terhadap perkebunan sawit dan sanksinya. Pada kasus Anda, peraturan mana yang berlaku?
Menurut hemat kami, ketentuan pidana dalam UU Perkebunan-lah yang berlaku dalam kasus tersebut. Hal ini dengan mengingat Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP yang menerangkan bahwa:
Pasal 63 ayat (2) KUHP
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, datur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dterapkan.
Pasal 103 KUHP
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya dancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang dtentukan lain.

Maka dari itu, karena Pasal 107 UU Perkebunan telah mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pencurian terhadap hasil perkebunan, maka ketentuan pidana umum dalam Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP tidak berlaku terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena ketentuan dalam PERMA 02/2012 mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP, maka ketentuan pencurian ringan dalam Pasal 1 PERMA 02/2012 tidak berlaku bagi pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit, karena telah terlebih dahulu datur oleh aturan pidana yang khusus luar KUHP dalam Pasal 107 UU Perkebunan.
Tindak Pidana Berlanjut
Dalam pertanyaan, Anda juga menerangkan bahwa tindak pidana pencurian terhadap hasil perkebunan kerap kali dlakukan secara berulang-ulang. Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:
Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana d Indonesia (hal. 136) menafsirkan Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dpandang sebagai satu perbuatan dlanjutkan, maka hanya satu ketentuan hukum pidana yang dberlakukan; jika berlainan, ketentuan yang memuat hukuman pokok yang terberat yang dterapkan.
Dengan demikian, menurut hemat kami, apabila pelaku melakukan pencurian terhadap hasil perkebunan kelapa sawit secara berulang kali dan belum pernah djatuhi putusan pidana sebelumnya atas perbuatan-perbuatan tersebut, maka aturan dan sanksi pidana yang berlaku hanya satu terhadap keseluruhan perbuatannya itu.
Akibatnya, hukuman yang akan djatuhkan malahan dperberat melebihi hukuman maksimum.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP.